Mabes AD Akui Banyak Prajurit Ketika Daftar Harus Membayar

Mabes AD Akui Banyak Prajurit Ketika Daftar Harus Membayar

Markas Besar TNI AD (Mabes AD) mengakui, lebih dari satu besar prajurit TNI AD dikala mendaftar wajib mengeluarkan dana. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Wuryanto menyatakan, hasil penelusuran internal ditemukan bukti bahwa 70 prosen prajurit kedapatan membayar dikala masuk militer kepada oknum yang menggunakan peluang itu.

Faktanya, kata dia, di didalam ketentuan tercantum tiap tiap calon yang dambakan jadi TNI tidak dipungut biaya. Hanya saja, tidak sedikit di pada mereka yang berkenan saja menyetorkan duwit bersama dengan bersama dengan dana khusus kepada oknum TNI. Padahal, oknum yang menerima duwit tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk pilih kelulusan.

"Masih tersedia kesimpulan masuk tentara itu bayar, kita selidiki di satuan lebih 70 prosen masuk prajurit itu bayar. Ini kekeliruan itu bayar. Ini tak tersedia hubungannya lulus tidaknya seorang prajurit," kata Wuryanto di didalam peringatan HUT Penerangan TNI AD ke-64 di Jakarta, Selasa (13/1).

"Pembayaran yang ditunaikan prajurit sementara masuk bersama dengan bersama dengan membayar itu tak tersedia hubungannya. Kelulusan itu hasil dari seleksi, tes, dan diumumkan terbuka."

Menurut dia, tiap tiap tahunnya Mabes AD mengakses lima kali tes penerimaan calon TNI. Dua lewat jalur tamtama, satu bintara, satu akademi militer, dan satu calon perwira. Dia mengilustrasikan, kecuali satu orang dfatar tamtama membayar Rp 25 juta, bintara membayar Rp 40 juta, dan perwira Rp 100 juta maka oknum tersebut dapat menerima dana banyak sekolah kedinasan TNI POLRI .

Karena itu, ia menegaskan, tidak tersedia satu pun, di luar panitia perekrutan resmi yang sanggup meluluskan calon. Masalah itu jadi perhatian khusus yang dapat diberantas petinggi TNI AD.

"Kepanitiaan seleksi amat ketat, tak tersedia intervensi, calo adalah orang yang menjaring keuntungan calon-calon ini. Diembuskan masuk TNI bayar ini bayar itu. Nanti gak lulus dikembalikan separuh, ini bayar tak sedikit, tak kecil," kata mantan komandan Korem 051/Wijayakarta tersebut.

Wuryanto melanjutkan, kecuali ditemukan anggota TNI AD jadi makelar penerimaan calon tentara maka sanksinya berat. Pasalnya, dari proses masuk TNI yang tidak benar itu nantinya sanggup jadi potensi tidak baik bagi penegakan tekun militer.

"Ini sumber pelanggaran prajurit di TNI, karena wajib membayar atau mengimbuhkan ke calo," katanya. "Penerimaan masuk TNI tak dipungut biaya. Yakinkan itu, sampaikan ke masyarakat, siapkan calon prajurit terbaiknya. Saat ini, seluruh jajaran TNI AD menjaring termasuk di pedalaman dan perbatasan, luar pulau, bukan hanya di kota.